Foto : Tribunnews
JELAJAH INDONESIA, Jakarta. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan setuju jika pejabat yang melakukan korupsi diberi hukuman mati. Menurut Abraham, hukuman itu setimpal untuk mengganjar keserakahan pejabat yang korup. "Pejabat yang korupsi harus dihukum mati, saya sepakat," kata Abraham dalam sebuah seminar politik kebangsaan, di Kantor International Conference of Islamic Scholars (ICIS), di Jakarta, Kamis (12/12/2013).
Ia mengambil contoh pada kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Abraham yakin, kedua pejabat tersebut melakukan korupsi bukan karena terdesak kebutuhan, tetapi dilatarbelakangi oleh sifat kemaruk yang tak mampu dikuasai.
Abraham menuturkan, Rudi Rubiandini, memiliki penghasilan sekitar Rp 300 juta di setiap bulannya. Gaji pokok Rudi sebagai Kepala SKK Migas mencapai Rp 230 juta, ditambah Rp 80 juta sebulan dari jabatannya di sebuah bank.
"Perlakuannya harus dibedakan, kalau ada yang pungli karena gajinya Rp 3 juta, maka negara harus hadir, perbaiki upahnya. Tapi kalau pejabat, gajinya tinggi dan korupsi, itu hukumannya harus mati," pungkasnya.
Dalam kesempatan ini, Abraham banyak membeberkan hal-hal terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia mengatakan tiga sektor yang menjadi perhatian besar KPK adalah sektor pangan, energi, dan pendapatan negara. Tiga sektor ini disoroti karena rentan terjadi kebocoran di dalamnya.
Sumber : TribunNews
Editor : Putri
Seperti yang saya inginkan dan beberapa kali terekspose di Media On-Line Facebook, bahwa Koruptor Wajib Hukumnya di Hukum Mati biar kedepannya tdk ada lagi yang merampok kekayaan Negara sebagai Hak Milik bersama bagi seluruh Rakyat bangsa Indonesia.....!!!
BalasHapusSaya sangat afresiasi perberlakuan Vonis Hukuman Mati Bagi Para Koruptor. Bahkan kalau perlu Eksekusi Pelaksanaan Hukumannya adalah Tiang Gantungan dengan Tali di leher, agar kedepannya tidak ada lagi yang berani melakukan Korupsi alais Merampok Harta Kekayaan Negara sebagai Hak Seluruh Rakyat Bangsa Indonesia.
BalasHapus